BERITA

Opini WTP Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Oleh : Meky 04-06-2018

BENGKULU, PB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (31/5/2018).


Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Yuan Candra Djaisin kepada DPRD Provinsi dan Plt Gubernur Bengkulu.

Dalam sambutan Wakil Ketua BPK RI yang dibacakan oleh Yuan mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017,” kata Yuan.

Dengan demikian, opini yang diperoleh Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kali terakhir pemerintah provinsi memperoleh opini WTP yaitu pada tahun 2014.

Walaupun pemerintah provinsi Bengkulu telah mencapai keberhasilan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan.

Temuan BPK yang pertama adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, antara lain kesalahan penganggaran dan penyajian belanja barang dan jasa dan belanja modal pada 19 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, perencanaan dan pelaksanaan investasi pemerintah Provinsi Bengkulu selaku pemegang saham pengendali (PSP) pada Bank Bengkulu belum optimal, dan penatausahaan asey tetap dan penyerahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota belum memadai dan terdapat permasalahan aset tetap peralatan dan mesin yang telah diungkapkan dalam LHP BPK sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti.

Selain itu, BPK juga mendapatkan temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,yaitu terdapat kelebihan pembayaran upah pada kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi Bengkulu, kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dan kegiatan optimalisasi fungsi sungai yang menjadi kewenangan provinsi serta kelebihan pembayaran pekerjaan dan potensi kerugian pada kegiatan peningkatan jalan, denda keterlambatan yang belum dipungut, dan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan pada 26 paket kegiatan pada empat OPD.

“Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan karena sampai dengan akhir pemeriksaan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan pengembalian dan pemulihan kerugian daerah yaitu melalui penyetoran ke kas daerah dengan jumlah yang cukup signifikan. Sehingga, nilai kerugian tersisa masih dibawah ambang batas toleransi dan tidak berpengaruh terhadap opini,” ungkap Yuan.

Selanjutnya, BPK meminta pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Menanggapi capaian WTP Pemerintah Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah selaku Plt Gubernur Bengkulu mengungkapkan apresiasinya atas pengelola keuangan daerahnya.

“Saya mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah dan termasuk anggota dewan yang telah mendukung dengan luar biasa kepada kami sehingga bisa mendapatkan capaian WTP,” ucap Rohidin.

Plt Gubernur berharap kedepannya dapat mempertahankan capaian ini untuk tahun-tahun berikutnya.

“Semoga ini dapat menjadi motivasi pemerintahan daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dipertahankan capaian WTP,” pungkasnya

sumber : http://pedomanbengkulu.com/2018/05/pemprov-bengkulu-raih-opini-wtp/

Share this :

ARSIP BERITA