BERITA

Penyampaian LPPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Oleh : Meky 29-03-2018

Jakarta (29/3), Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Biro Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Bengkulu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri yang diwakili Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Wilayah II A, Dit EKPKD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penyamapian LPPD sebagai kewajiban Kepala Daerah sebagaimana amanat Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  pasal 70 ayat (4) yang berbunyi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  adalah laporan capaian penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terhadap 32 urusan wajib dan pilihan yangg dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (KDH dan DPRD) dan wajib disampaikan setiap tahunnya kepada Presiden. Berisi capaian kinerja dari seluruh OPD (41) dan 10 kab/kota berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang didapat dari sebanyak 1.972 sumber data berbeda. Sebelum dilaporkan data tersebut melalui proses verifikasi dan validas, kemudian dianalisa berdasarkan template yang telah ditetapkan.

Share this :

ARSIP BERITA