BERITA

Sosialiasi Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum dan Implementasinya di Kecamatan Tahun 2018

Oleh : Meky 12-11-2018

Pelaksanaan Sosialiasi Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum dan Implementasinya di Kecamatan Tahun 2018 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti pada hari Minggu tanggal 11 November 2018. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu selama tiga hari dari tanggal 11 sampan dengan 13 November 2018 yang diikuti oleh 50 peseta yang berasal dari Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat se-Provinsi Bengkulu.


Dalam sambutannya Sekretaris Daerah menghimbau perlu adanya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi konflik kewenangan dan terhindar dari persoalan hukum, yang selanjutnya dapat menemukan solusi, agar urusan pemerintahan umumdapat dilaksanakan tanpa melanggar aturan, ataupun tumpang tindih penganggaran.


Pelaksanaan urusan pemerintahan umum seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanganan konflik sering terjadi pada tingkat kecamatan, dan sampai pada tingkat kabupaten/kota, karena tiga hal tersebut langsung berhubungan dengan masyarakat. oleh karena itu sangat perlu dilakukan sosialisasi kebijakan urusan pemerintahan umum dan implementasinya, terutama di kecamatan guna untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam pelaksanaannya, yang dapat berakibat pada pelanggaran aturan yang berlaku.


Pada hari kedua pelaksana acara ini, narasumber Dr. Halilul Khairi, M.Si yang merupakan Anggota Tim Perumus dan Pembahas UU No 23 Tahun 2014 Kemendagri, menjelaskan bahwa Hambatan Implementasi Urusan Pemerintahan Umum adalah :

  1. Peraturan Pemerintah Tentang Urusan Pemerintahan Umum belum diterbitkan.Sehingga petunjuk pelaksanaan yang lebih teknis belum tersedia
  2. Anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum tersedia dari APBN, sementara angaran dari APBD tidak dapat dialokasikan karena bukan kewenangannya, meskipun Kemendagri sudah membuat SE agar sementara waktu tetap dianggarkan APBD.
  3. Kelembagaan pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum terbentuk, sementara Kesbangpol sudah berfungsi maksimal, meskipun masih status quo.


Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum :


  1. Urusan Pemerintahan umum yang secara atributif sudah diselegasikan kepada gub, bup, walikota dan camat tetap dapat dilaksanakan, meskipun belum ada dukungan anggaran dari APBN.
  2. Peranan camat pasca reformasi tidak seluas peranan camat sebelum reformasi, karena setiap pejabat pemerintahan tidak dapat lagi mengambil tindakan diluar kewenangannya, apalagi tindakan yang bersifat pembatasan atau pembebanan kepada warga negara.
  3. Salah satu tugas pemerintahan dalam urusan pemerintahan umum adalah tugas tampung tantra (tugas residual), camat dapat bertindak atas nama salah satu instansi baik pusat atau daerah apabila di daerahnya tdk ada yang melaksanakan. Terutama tugas pengawasan dan tugas pelayanan yang tidak memerlukan peralatan dan teknologi tinggi atau tidak memerlukan SDM keahlian khusus.

Share this :

ARSIP BERITA