BERITA

KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah di Bengkulu

Oleh : Meky 26-07-2018

Bengkulu, 25 Juli 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Bengkulu. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di sektor bisnis. Salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengusaha untuk mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi di dunia bisnis. 

 

Komite ini akan berfungsi sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas. 

 

KPK berupaya mengajak pemerintah daerah, pengusaha swasta dan akademisi untuk duduk bersama mencari solusi terhadap dua permasalahan utama di Bengkulu. Dari hasil Focus Group Discussion tanggal 24 juli 2018 yang dilakukan KPK bersama KADIN Bengkulu, BPD HIPMI Bengkulu, DPP APINDO Bengkulu, Gapensi Bengkulu, Gapki Bengkulu, dan Dosen Universitas Bengkulu, ditemukan dua masalah utama. Pertama yaitu terkait pengadaan barang dan jasa. Masalah dalam pengadaan barang dan jasa di Bengkulu mencakup tidak ada transparansi proses pengadaan barang dan jasa dari OPD.

 

Kedua adalah terkait dengan perizinan. Di sektor perizinan, masalah yang dihadapi adalah ada biaya tambahan untuk perizinan, proses birokrasi yang panjang dalam proses pengurusan izin di kabupaten/kota, dan inkonsistensi peraturan perizinan.

 

“Program yang dilaksanakan di Bengkulu adalah Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi, oleh sebab itu KPK berharap tindakan suap dan gratifikasi yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis kepada regulator sudah tidak lagi diteruskan,“ kata Adlinsyah M. Nasution, Kepala Satuan Tugas unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK dalam kegiatan pembentukan Komite Advokasi Daerah di Bengkulu, Rabu, 25 Juli 2018.

 

Pertemuan ini dihadiri para pemangku kepentingan komite advokasi, yakni Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kadin Bengkulu, akademisi, dan para pelaku usaha di Bengkulu. 

 

Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang digagas KPK ini tidak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi. Sebagai permulaan pada tahun 2017 ini ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan. 

 

Di tingkat nasional, komite advokasi ini dibentuk pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait. Sementara di tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan Kadin dan regulator daerah. Selain Bengkulu, pada tahun 2018 ini KPK menargetkan 26 provinsi lainnya untuk membentuk komite advokasi. 

 

Gagasan pembentukan kedua komite ini berasal dari pengalaman KPK bahwa 80 persen penindakan yang ditangani KPK melibatkan para pelaku usaha dan sektor publik/instansi pemerintah. Umumnya modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

 

Berdasarkan data KPK, hingga Desember 2017, pihak swasta tercatat sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak yaitu sejumlah 184 orang dibandingkan pejabat eselon I/II/III sejumlah 175 orang, anggota DPR dan DPRD sejumlah 144 orang, atau kepala daerah sejumlah 89 orang. Kasus pertama dengan tersangka korporasi yang ditangani oleh KPK ialah PT DGI dalam hal proyek pembangunan. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Febri Diansyah

Juru Bicara

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav.4

Jakarta Selatan

(021) 2557-8300 | 0813 1485 9183

www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Share this :

ARSIP BERITA